TEMPO.CO, Jakarta - Sejak diangkat sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia pada 20 November 2016, Chappy Hakim hanya menjabat selama tiga bulan. Mengemban jabatan itu seumur jagung menjadikan Chappy sebagai Presdir tersingkat dalam sejarah perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.
Pengunduran diri Chappy, diumumkan PT Freeport Indonesia pada Sabtu, 18 Februari 2017. Seperti dikutip dari keterangan tertulis Freeport, Chappy akan kembali ke posisi semula sebagai penasehat senior perusahaan. "Saya menaruh hormat pada perusahaan dan anggota-anggota timnya yang berbakat." Chappy menyatakan bahwa menjabat sebagai Presiden Direktur Freeport Indonesia adalah suatu kehormatan.
Berikut ini daftar para presiden direktur PT Freeport Indonesia.
1. Wilson: 1960-1973 (13 tahun) Forbes K.
Saat masih menjabat Direktur Freeport Sulphur, Wilson bertemu Direktur East Borneo Company Jan van Gruisen dan mendapat ceritakan soal penelitian Jean Jaques Dozy pada 1936 di Mountain Ersberg (Gunung Tembaga), Irian Barat. Wilson tertarik hingga membentuk tim ekspedisi. Penjelajahan Wilson dan tim berhasil memastikan cadangan bahan tambang berharga di Erstberg pada masa awal itu sebesar 33 juta ton bijih besi dengan kandungan tembaga 2,5 persen. Freeport Sulphur langsung menggandeng East Borneo untuk mengeksplorasi Irian Barat pada 1 Feb 1960. Namun, Freeport masih membutuhkan izin dan kepastian investasi. Freeport memproses perizinan dengan bantuan Julius Tahija yang berperan sebagai perantara. Selain itu, Freepot menyewa pengacara Ali Budiarjo dari biro konsultan hukum Ali Budiardjo & Associates. Berkat bantuan Ali, Freeport menjadi perusahaan yang pertama yang mendapatkan Kontrak Karya dengan masa 30 tahun.
Ali Budiarjo: 1973-1986 (13) 2.
Menjadi orang Indonesia pertama yang menduduki jabatan tertinggi di PT Freeport Indonesia. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Pertahanan dan Direktur Pembangunan Nasional. Ali memperoleh tawaran menjadi Vice President dan Director karena dianggap berjasa pada Freeport mendapatkan Kontrak Karya yang ditandatangani pada 5 April 1969. Empat tahun kemudian mengambil alih jabatan Forbes K. Wilson sebagai Presiden Direktur. Ali adalah suami Profesor Miriam Budiardjo, guru besar ilmu politik di FISIP Uiniversitas Indonesia.
3. Usman Pamuntjak: 1986-1991 (5) Ia adalah ahli pertambangan yang meraih gelar insiyur pertambangan dari Insitut Teknologi Bandung pada 1962. Sebelum menggantikan Ali Budiarjo, Usman merupakan pendiri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI).
Usman menjabat Wakil Direktur Utama PT Freeport Indonesia.
Hoediatmo Hoed: 1991-1996 (5) 4.
Ia dikenal sebagai ekonom dan profesional. Lima tahun kemudian ia diganti namun Hoed menjabat komisaris PT Freeport Indonesia. Pada masa jabatannya, penandatangan Kontrak Karya II dilakukan, 30 Desember 1991 (Kontrak Karya I berakhir). Saat itu, Ginandjar Kartasasmita merupakan wakil pemerintah Indonesia karena menjabat Menteri Pertambangan dan Energi. Kontrak Karya II yang disebut banyak kalangan tidak transparan dan tertutupmitu menetapkan PT Freeport beroperasi selama 30 tahun dan dapat diperpanjang lagi 2x10 tahun.
Adrianto Machribie: 1996-2006: (10) 5.
Ia adalah wakilnya Hoediatmo Hoed. Pergantian Hoed oleh Adrianto ini pasca meletusnya kerusuhan di Tembagapura dan Timika pada 1996. Setelah 10 tahun menjabat, Adrianto pensiun namun masih menjabat Presiden Direktur Atlantic Copper yang masih terafiliasi dengan PT Freeport-McMoran Copper and Gold. Selain itu, dia menjadi Penasehat Senior Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.
6. Armando Mahler: 2006-2012 (6)Ia merupakan salah satu Presiden Direktur PT Freeport yang meniti karier dari bawah, yakni dimulai sebagai Manager Grasberg Tambang Terbuka, lalu menjadi Vice President Grasberg Mine Service, kemudian Executive Vice President dan General Manager PT Freeport Indonesia, lantas menjadi Deputi Presdir, Armando pada September 2014 pernah diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua 2008-2011 Jannes Johan Karubaba dalam kasus dugaan korupsi pengadaan desain Pembangkit Listrik Tenaga Air di Sungai Mamberamo 2009-2010.
dan akhirnya menjadi Presdir dan CEO PT Freeport Indonesia.
Rozik Boedioro Soetjipto: 2012-2015 (3) 7.
Ia adalah mantan Menteri Negara Pekerjaan Umum pada Kabinet Persatuan Nasional Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid(1999-2000). Sebelum menjadi Presdir Freeport, Rozik adalah Mantan Komisaris PT Freeport. Ia pejabat karier di Departemen Energi dan Pertambangan, dengan jabatan terakhir Direktur Jenderal Pertambangan Umum (1998-1999).
Maroef Sjamsoeddin: 2015-2016 (1) 8.
ia adalah purnawirawan TNI AU berpangkat Marsekal Muda. Sebelum menjadi Presdir PT Freeport Indonesia pada 7 Januari 2015, adik kandung dari Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin ini pernah menjabat Wakil Kepala Badan Intelijen Negara periode 2012-2014. Saat menjadi Presdir banyak sekali masalah di Freeport. Kasus yang paling mencuat adalah terbongkarnya skandal "Papa Minta Saham", rekaman percakapan antara Maroef, Ketua DPR Setya Novanto, dan pengusaha minyak M. Riza Chalid itu muncul dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Setya ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Belakangan, kasus dinyatakan selesai. Karena skandal ini, Maroef mengundurkan diri pada 18 Januari 2016.
Chappy Hakim: 20 November 2016-18 Februari 2017 (3 bulan) 9.
Chappy memulai kariernya sebagai seorang prajurit TNI Angkatan Udara. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1971. Menjabat Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) periode 2002-2005 dibawah era kepemimpinnan Presiden Megawati Sukarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebelum menduduki jabatan KSAU, Chappy pernah menjabat Komandan Skuadron 31 Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma (1989), Direktur Operasi dan Latihan TNI AU (1996), Gubernur Akademi Angkatan Udara (1997), dan Komandan Jenderal Akademi TNI sejak 2000. Pengunduran diri Chappy terjadi tak lama setelah ia berseteru dengan anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Hanura Mukhtar Tompo. Mukhtar mengaku telah diperlakukan secara kasar oleh Chappy seusai rapat dengar pendapat pada 9 Februari 2017. Fraksi Partai Hanura menuntut Chappy dan PT Freeport Indonesia meminta maaf secara terbuka kepada Mukhtar, dan DPR.ANGELINA ANJAR SAWITRI| DH | SUMBER: TEMPO DIOLAH BERBAGAI SUMBER Komisi VII,
Source: Tempo.co
EmoticonEmoticon
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.