tidak ada masalah." ISTMAN MP "Itu kan sudah dieksekusi, Ryamizard merasa belum perlu ada evaluasi. Meski begitu, atau bahkan pencabutan. direvisi, Ryamizard tidak menutup peluang perubahan terhadapPeraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 itu baik untuk dievaluasi,
hak perencanaan anggaran ada di tangan siapa saja sudah jelas di Permen tersebut dan memenuhi semua kepentingan. kata ia, Sebab, pernyataannya bahwa Permen yang dikeluhkan oleh Gatot itu sesungguhnya tak perlu dipermasalahkan. Ryamizard melanjutkan,
ketahuan bahwa pengadaan itu direncanakan oleh TNI Angkatan Udara untuk kepentingan angkut militer. Belakangan, pengadaan helikopter itu dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo. Padahal, Gatot memberi contoh kasus pembelian helikopter Agusta Westland AW 101 yang terjadi di luar sepengathuannya.
yang bisa ia pertanggungjawabkan. tak terkecuali proporsionalitas antar angkatan, Panglima TNI tak lagi bisa membuat kebijakan prioritas penganggaran, Sebab, menempatkan dirinya sejajar dengan kepala unit organisasi berarti sama saja dengan meniadakan Panglima TNI. Menurut Gatot,
menempatkan Panglima TNI sejajar dengan kepala unit organisasi (setingkat Kepala Staf TNI) dalam hal penganggaran.
terutama Bab II-nya, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015, Sebab, Gatot mengeluh di depan anggota DPR bahwa kewenangannya dalam mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran di TNI terbatas. Sebelumnya,
7 Februari 2017. Selasa, jangan diungkit-ungkit lagi," ujar Ryamizard usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, "Sudah saya sampaikan, Ryamizard meminta keluhan itu tidak diungkit ungkit lagi. Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak ingin keluhan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal penggunaan anggaran melebar ke mana-mana. TEMPO.CO,
Source: Tempo.co
EmoticonEmoticon
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.