YOHANES PASKALIS
Kepolisian Daerah Metro Jaya belum menerima pemberitahuan resmi. meski kabar rencana aksi 112 begitu santer, Namun, "(Kalau) setelah pilkada silakan.” Ia mengingatkan agar aktivitas apapun harus seizin kepolisian. aksi massa itu berpotensi mengganggu masa tenang. kata Tjahjo, Apapun bentuk dan jaminan keamanannya,
walaupun (aksi) itu tak terkait ketiga pasangan calon," kata Tjahjo. ya harus tenang, "Namanya minggu tenang, Dia menanggapi munculnya pemberitaan mengenai rencana aksi 11 Februari (112) di DKI Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang hadir dalam rapat terbatas itu pun sempat mengimbau hal serupa.
soal mana yang dilarang dan tak dilarang (dalam masa tenang)," kata Wiranto lagi. "KPU Bawaslu akan memberikan arahan, terkait masa tenang menjelang pencoblosan. yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, Wiranto menekankan sudah ada aturan dari penyelenggara pilkada,
Kalau dilakukan akan ditindak tegas," kata dia. "Yang pasti dalam minggu tenang tak diizinkan pengerahan massa di ruang publik. Pengerahan massa dinilai berpotensi mengganggu keamanan. sempat meminta agar pengerahan massa tidak dilakukan selama masa tenang. seusai rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga di kantornya kemarin, Wiranto,
yaitu pada 11 Februari hingga hari pencoblosan pada 15 Februari. Masa tenang itu terhitung sejak hari terakhir kampanye, Klarifikasi Wiranto itu sehubungan dengan imbauannya pada semua pihak untuk menjaga ketertiban di masa tenang pilkada.
saya (dalam) 5 menit harus ke Istana," kata Wiranto sebelum masuk ke mobil bernomor polisi RI 16. Tak bisa sekarang, "Nanti saya jelaskan. dia menolak berkomentar. Saat ditanya mengenai imbauannya tentang ketertiban di masa tenang pilkada pun, dia mengaku belum punya waktu untuk mengklarifikasi isu yang dinilainya keliru itu. Meskipun begitu,
7 Februari 2017. Selasa, Jakarta Pusat, Jalan Medan Merdeka Barat, Saya tak larang," kata Wiranto saat ditemui di depan kantornya, tak ada larang-larang. "Tak benar itu, dan Keamanan Wiranto menampik dirinya sempat melarang masyarakat menggelar aksi menjelang hari pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah 2017. Hukum, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, TEMPO.CO,
Source: Tempo.co
EmoticonEmoticon
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.